Badai PHK Melanda, Pengangguran di Indonesia Tembus 7,28 Juta Orang

Jakarta, 8 Mei 2025 – Indonesia tengah dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan, menyebabkan angka pengangguran melonjak hingga 7,28 juta orang pada Februari 2025. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa jumlah ini meningkat 1,11% dibandingkan Februari 2024, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional mencapai 4,76%. Lonjakan ini menjadi sorotan karena menandakan tantangan besar bagi perekonomian nasional.

Dalam konferensi pers pada Senin (05/05), Amalia menyatakan, “Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang yang menganggur bertambah 83,45 ribu orang, atau naik sekitar 1,11%.” Definisi pengangguran menurut BPS mencakup penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan, belum menemukan pekerjaan, atau memilih untuk tidak bekerja. Data terbaru juga menunjukkan perbedaan gender: pengangguran laki-laki naik tipis sebesar 0,02% menjadi 4,98%, sedangkan pengangguran perempuan turun 0,19% menjadi 4,42%.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, melaporkan bahwa jumlah PHK mencapai 24.000 orang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. “Kami sedang menyusun satuan tugas PHK untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi dampaknya,” ujarnya. Upaya ini menjadi krusial mengingat meningkatnya pengangguran berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kini hanya tumbuh 4,8% per tahun—jauh di bawah target pemerintah sebesar 8%.

Dampak Ekonomi yang Mengkhawatirkan

Perlambatan ekonomi ini mengancam konsumsi masyarakat, pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia pada April 2025, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan hanya mencapai 4,7% tahun ini, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1%. Faktor seperti ketidakpastian global, penurunan harga komoditas, dan inflasi domestik menjadi pemicu utama. Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) mencatat stagnasi konsumsi rumah tangga akibat kenaikan suku bunga, yang kini melemahkan sektor ritel dan jasa.

Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memperingatkan, “Jika pengangguran terus meningkat, daya beli masyarakat akan tergerus, memperburuk kondisi ekonomi.” Ia menekankan perlunya kebijakan cepat untuk menstabilkan pasar tenaga kerja.

Sektor Terdampak dan Penyebab PHK

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa sektor manufaktur, khususnya tekstil dan garmen, menjadi yang paling terdampak akibat penurunan permintaan ekspor. Sektor konstruksi dan pertambangan juga tertekan oleh berkurangnya investasi infrastruktur dan fluktuasi harga komoditas. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, melaporkan bahwa 250.000 pekerja telah terkena PHK sepanjang 2024—angka yang jauh lebih tinggi dari data resmi pemerintah. “Biaya operasional yang melonjak dan pasar yang lesu memaksa perusahaan mengambil langkah sulit,” katanya.

Respons Pemerintah dan Tantangan

Pemerintah berupaya mengatasi krisis ini melalui pembentukan satuan tugas PHK dan program pelatihan keterampilan. Namun, Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengkritik respons yang dianggap lambat. “Stimulus ekonomi yang agresif lebih dibutuhkan ketimbang pelatihan saja,” tegasnya. Ia juga menyerukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing industri.

Harapan ke Depan

Meski situasi tampak suram, Bank Dunia menyarankan investasi di sektor pendidikan dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Program bantuan sosial yang lebih inklusif juga diperlukan untuk melindungi kelompok rentan. Dengan langkah strategis, Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit dari badai PHK ini dan kembali ke jalur pertumbuhan yang kuat.