Demi Beres-Beres Sistem Pajak Coretax, Purbaya Sampai Rekrut Hacker

Surakarta, 27 Oktober 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan langkah inovatif untuk memperkuat keamanan sistem perpajakan digital Coretax dengan merekrut hacker Tanah Air yang memiliki reputasi internasional. Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, di mana ia menekankan pentingnya penguatan sistem untuk mencegah kebocoran data dan serangan siber.

"Kita juga sudah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah di test, udah lumayan," ujar Purbaya, seperti dilansir dari CXO Media. Para hacker ini direkrut untuk melakukan pengujian penetrasi (penetration testing) pada sistem Coretax, memastikan keamanan data wajib pajak dan mencegah potensi kebocoran.

Coretax, atau Core Tax Administration System, adalah sistem administrasi perpajakan digital yang dikembangkan sejak 2021 dengan biaya mencapai Rp1,5 triliun. Sistem ini dirancang untuk memodernisasi layanan pajak, termasuk pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara online. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Coretax telah diuji coba di beberapa wilayah pada 2024 dan dijadwalkan sepenuhnya operasional pada 2026. Namun, selama pengembangan, sistem ini menghadapi kritik karena ketergantungan pada vendor asing, yang menurut Purbaya tidak mampu menyelesaikan masalah paling sulit.

Purbaya menambahkan bahwa pengawasan sebelumnya tidak dilakukan dengan sempurna, sehingga tim hacker lokal diperlukan untuk menguji sistem secara mendalam. "Saat tim Purbaya turun tangan untuk melakukan pengecekan awal, ada kekeliruan yang lucu, di mana sistem Coretax di dalamnya tidak sesuai harapan," ujarnya. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber nasional, terutama setelah insiden kebocoran data besar-besaran pada 2024 yang melibatkan jutaan data wajib pajak.

Peran Hacker dalam Penguatan Keamanan

Perekrutan hacker ini bukan hal baru di Indonesia. Menurut Detik.com pada 2023, pemerintah telah bekerja sama dengan hacker etis seperti Jim Geovedi, salah satu hacker Indonesia yang terkenal secara internasional, untuk menguji keamanan sistem nasional. Jim, yang pernah bekerja dengan perusahaan global seperti Microsoft, dikenal dengan kemampuannya dalam penetration testing. Purbaya menyebut hacker yang direkrut adalah "yang ranking-ranking dunia," yang kemungkinan merujuk pada talenta lokal seperti anggota tim Bug Hunter Indonesia yang sering menjuarai kompetisi hacking internasional seperti CTF (Capture The Flag).

Menurut Kompas, penggunaan hacker etis dalam pemerintahan telah menjadi tren global, seperti di AS di mana NSA merekrut hacker untuk memperkuat keamanan siber. Di Indonesia, OJK juga telah menggunakan AI dan tim hacker untuk deteksi penipuan di sektor keuangan, dengan penurunan kasus penipuan 15% pada 2024.

Tantangan dan Manfaat Coretax

Coretax dikembangkan dengan bantuan vendor asing seperti SAP dan Oracle, dengan biaya Rp1,5 triliun, menurut Tempo.co pada 2023. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan data pajak secara real-time, mengurangi kebocoran pajak hingga 20%, dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, selama pengembangan, sistem ini menghadapi kritik karena ketergantungan pada vendor asing, yang menurut Purbaya tidak mampu menyelesaikan masalah paling sulit. "Pengawasan sebelumnya tidak dilakukan dengan sempurna," tambahnya.

Dengan perekrutan hacker lokal, pemerintah berharap dapat mengidentifikasi celah keamanan sebelum sistem sepenuhnya operasional. "Ini langkah proaktif untuk mencegah kebocoran data seperti kasus BPJS Kesehatan pada 2021," kata cybersecurity expert dari ITB, Budi Rahardjo, dalam wawancara dengan CNN Indonesia. Rahardjo menambahkan bahwa hacker Indonesia seperti tim dari IDSECCONF telah membuktikan kemampuan mereka di kancah internasional, dengan memenangkan kompetisi hacking di Las Vegas pada 2024.

Dampak pada Penerimaan Negara

Purbaya optimistis bahwa dengan penguatan keamanan melalui AI dan hacker, penerimaan negara bisa meningkat. "Jika sistem AI ini sudah bisa dikembangkan dalam 3 bulan ke depan, maka penerimaan negara bisa terdorong dan efisien," katanya. Menurut DJP, kebocoran pajak akibat under invoicing mencapai Rp10-15 triliun per tahun, yang bisa diminimalkan dengan teknologi ini.

Di sisi lain, inisiatif ini juga memperkuat sektor pajak lain. Menurut Bisnis Indonesia, DJP telah menggunakan AI untuk deteksi penipuan pajak sejak 2023, dengan peningkatan penerimaan 10% pada 2024.

Tantangan dan Masa Depan

Meskipun menjanjikan, perekrutan hacker dan penerapan AI menghadapi tantangan seperti etika dan regulasi. "Kita harus pastikan hacker bekerja secara etis dan data wajib pajak aman," kata pakar hukum siber dari Universitas Indonesia, Sinta Dewi Rosadi, di Detik.com. Selain itu, biaya pengembangan AI diperkirakan mencapai Rp500 miliar, menurut estimasi Kemenkeu.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap Coretax menjadi sistem perpajakan digital terdepan di Asia Tenggara, mendukung target penerimaan pajak Rp2.500 triliun pada 2026.

Kesimpulan

Perekrutan hacker oleh Menkeu Purbaya untuk mengamankan Coretax mencerminkan komitmen pemerintah terhadap inovasi dan keamanan digital. Dengan bantuan talenta lokal, sistem ini diharapkan lebih tangguh terhadap ancaman siber. Namun, tantangan etika dan biaya perlu diatasi untuk keberhasilan jangka panjang. Langkah ini bisa menjadi model bagi negara berkembang lain dalam modernisasi perpajakan.