Dibangun Era Orde Baru, Bagaimana Bisa Bisnis Hotel Sultan Kembali ke Negara?

11/12/20262 min baca

Surakarta, 12 November 2026 - Sejarah Hotel Sultan di kawasan Senayan, Jakarta, tidak bisa dilepaskan dari ambisi pembangunan infrastruktur pariwisata di awal era Orde Baru. Pada awal 1970-an, Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah konferensi pariwisata Asia Pasifik (Pacific Area Travel Association/PATA) yang diperkirakan dihadiri sekitar 3.000 peserta. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, menyadari bahwa ibu kota masih kekurangan hotel berstandar internasional. Ia kemudian meminta bantuan Pertamina, yang sedang berada di puncak kekuatan finansial berkat lonjakan harga minyak dunia, untuk membangun hotel besar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan.

Usulan tersebut disetujui oleh Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo. Pembangunan dimulai sekitar 1973 melalui PT Indobuild Co (kemudian dikenal sebagai PT Indobuildco). Hotel yang memiliki lebih dari 1.100 kamar, ruang pertemuan, ballroom, serta fasilitas rekreasi ini selesai dan mulai beroperasi pada 1976. Kerja sama dengan Hilton Hotels Corporation membuatnya dikenal sebagai Hotel Hilton Jakarta, salah satu hotel internasional pertama di kawasan tersebut. Nama itu kemudian berubah menjadi Hotel Sultan setelah kerja sama dengan Hilton berakhir.

Namun, di balik kemegahan itu tersimpan kontroversi yang kemudian membentang puluhan tahun. Ali Sadikin mengaku semula mengira PT Indobuildco merupakan bagian dari Pertamina. Ia baru mengetahui fakta sebaliknya setelah hotel berdiri. Dalam kesaksiannya di persidangan, mantan gubernur itu menyatakan merasa tertipu karena perusahaan tersebut ternyata terkait dengan kepentingan pribadi keluarga Ibnu Sutowo, bukan BUMN. Pemerintah tetap memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) selama 30 tahun kepada perusahaan swasta itu di atas lahan yang berstatus tanah negara (bagian dari Hak Pengelolaan/HPL kawasan Gelora).

Setelah masa HGB berakhir sekitar 2002–2003, sengketa resmi dimulai. Pemerintah melalui Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) dan Kementerian Sekretariat Negara berupaya mengambil kembali penguasaan lahan. Pihak pengelola, yang kemudian dijalankan oleh Pontjo Sutowo (putra Ibnu Sutowo), mempertahankan haknya melalui berbagai jalur hukum. Proses perpanjangan HGB sempat terjadi, namun kemudian dipersoalkan karena dianggap cacat prosedur. Perkara ini berlarut-larut selama lebih dari dua dekade, melibatkan gugatan bolak-balik di pengadilan, hingga putusan yang menegaskan bahwa HGB telah hapus demi hukum sejak 2023 dan lahan tersebut sah milik negara.

Puncaknya terjadi pada 18 Juni 2026. PPKGBK bersama aparat pengadilan dan keamanan mengeksekusi pengosongan kawasan Hotel Sultan. Proses tersebut sempat diwarnai ketegangan, namun akhirnya aset berhasil dikuasai negara. Pemerintah menegaskan bahwa hotel tidak ditutup, melainkan dialihkan pengelolaannya kepada PPKGBK agar tetap beroperasi demi kepentingan publik dan menjaga keberlangsungan usaha serta nasib karyawan. Pengadilan juga membebankan kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lahan kepada pihak pengelola lama.

Kisah Hotel Sultan menjadi cerminan kompleksitas pengelolaan aset negara di era transisi dari Orde Baru ke reformasi. Dari proyek yang digagas untuk kepentingan pariwisata nasional, bangunan megah di jantung Senayan ini akhirnya kembali sepenuhnya di bawah kendali negara setelah perjalanan hukum yang panjang dan berliku.

Image Source: Kompas

Media Sosial

Temukan Kami

#KenalLebihDekat

Anggota Asosiasi