Dikibulin Programmer Asing, Purbaya: yang Jago-Jago Orang Indonesia

Surakarta, 29 Oktober 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membongkar kekacauan yang terjadi pada sistem administrasi perpajakan, Coretax. Platform pelaporan pajak yang dikembangkan oleh kontraktor asing asal Korea Selatan, LG, mengalami berbagai permasalahan serius yang membuat implementasinya tertunda dari target awal Januari 2025. Ia menilai program yang dibuat programmer LG memiliki kualitas buruk, bahkan setara dengan hasil kerja lulusan SMA. "Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia sering dikibuli asing. Begitu asing wah, apalagi K-pop, wah K-pop nih, tapi di bidang programmer beda ya, di K-pop, di film sama di nyanyi dan program beda," ujar Purbaya.

Pria lulusan Harvard Business School itu menjelaskan bahwa sistem Coretax memiliki lapisan masalah teknis dan administratif, termasuk keterbatasan akses terhadap bagian sistem yang masih dikerjakan pihak LG, sehingga proses perbaikan menjadi molor hingga diperkirakan rampung pada Februari 2026. Banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan mengakses sistem karena sering muncul pesan kesalahan berwarna merah akibat logic program yang tidak optimal, ketidaksesuaian nilai data, input yang keliru, serta kecepatan akses yang lambat.

Menurut laporan dari money.kompas.com pada 24 Oktober 2025, Purbaya mengungkapkan bahwa kualitas programmer dari LG yang menggarap sistem Coretax diduga merupakan lulusan SMA, tidak sebanding dengan nilai proyek senilai Rp1,228 triliun. "Hasil kerjanya ecek-ecek," tambahnya, seperti dikutip dari investor.id. Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia pada 28 Oktober 2025, Purbaya menyatakan bahwa nilai keamanan sistem awal hanya 30 dari 100, tetapi setelah diuji oleh hacker Indonesia, kini mencapai 95+.

Untuk mengatasi ini, pemerintah berencana memutus kontrak dengan LG dan mengandalkan tenaga ahli dalam negeri, termasuk para hacker Indonesia berkelas dunia, untuk memperbaiki sistem dan memperkuat keamanan hingga mencapai standar “A+”. "Kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing yang jago-jago," kata Purbaya. Ia menambahkan bahwa hacker Indonesia memiliki reputasi internasional dan sering ditakuti di dunia siber.

Menurut YouTube MetroTV, dalam video berjudul "Menkeu Purbaya Soroti Kompetensi Programmer L-G CoreTax" pada 24 Oktober 2025, Purbaya kecewa karena di balik proyek besar Coretax bernilai Rp1,2 triliun, hasil kerja programmer asal Korea Selatan tidak memuaskan. Ia menekankan bahwa Indonesia sering "dikibuli" asing, dan kini fokus pada talenta lokal untuk menguji dan memperbaiki sistem.

Purbaya juga berencana membagikan pengalaman ini ke kementerian lain, termasuk Kominfo dan perbankan, untuk memperkuat keamanan siber nasional. "Jadi satu atau dua tahun lagi, gak akan ada data warga yang dibobol," janjinya. Ini sejalan dengan inisiatif pemerintah untuk digitalisasi pajak, yang diharapkan meningkatkan penerimaan negara hingga 15% pada 2026.

Dampak dan Tantangan

Kebocoran data di Indonesia telah menjadi masalah kronis. Pada 2024, Pusat Data Nasional (PDN) di Kominfo mengalami serangan ransomware, menurut CNN Indonesia, dengan hacker meminta tebusan US$8 juta. Kasus serupa juga terjadi di BPJS Kesehatan dan KPU, menurut Detik.com, yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan hilangnya kepercayaan publik.

Dengan perekrutan hacker, pemerintah berharap dapat mencegah insiden serupa. Menurut pakar cybersecurity dari ITB, Budi Rahardjo, di Tempo.co, pendekatan ini cerdas tapi perlu klausul etis yang ketat. "Hacker etis bisa tingkatkan keamanan hingga 80%," katanya.

Namun, tantangan seperti biaya perekrutan dan integrasi teknologi tetap ada. Menurut OJK, sektor keuangan Indonesia mengalami 3.000 serangan siber pada 2024, dengan kerugian Rp2 triliun. Dengan AI dan hacker, penerimaan negara dari pajak diharapkan meningkat 10-15% melalui pengurangan kebocoran.

Kesimpulan

Perekrutan hacker oleh Menkeu Purbaya untuk mengamankan Coretax dan sistem siber Kominfo adalah respons proaktif terhadap kebocoran data yang sering terjadi. Dengan dukungan talenta lokal, ini bisa menjadi model bagi kementerian lain. Namun, keberhasilan bergantung pada implementasi yang ketat dan kolaborasi dengan ahli untuk menjaga keamanan nasional.