Gara-gara Data Warga Sering Bocor, Purbaya Siapin Hacker Buat Uji Sistem Siber Kominfo

Surakarta, 27 Oktober 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan rencana ambisius untuk memperkuat keamanan siber di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap maraknya kasus kebocoran data pribadi warga di instansi pemerintah. Purbaya menyatakan bahwa ia telah merekrut hacker profesional Tanah Air untuk menguji sistem keamanan, mulai dari Coretax di Kemenkeu hingga sistem siber Kominfo.

"Nanti kalau cyber security-nya udah top di sini (Kemenkeu), saya akan ajarin ke semua kementerian lembaga di Indonesia, termasuk Kominfo (Komdigi) dan perbankan. Jadi satu atau dua tahun lagi, gak akan ada data warga yang dibobol," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Sabtu (25/10). Ia menambahkan bahwa para hacker ini direkrut untuk menguji sistem secara berkala, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan peretas jahat.

Purbaya juga menyoroti betapa seringnya data masyarakat dibobol dalam beberapa tahun terakhir. "Kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Kita bayar sih, bantuin saya. Jadi sudah di tes, udah lumayan. Dan, semua sistem di Kemenkeu akan di tes setiap saat oleh hacker-hacker itu, termasuk jika Kemenkeu tuntas, kita tes sistem lain seperti Kominfo hingga perbankan," lanjutnya.

Latar Belakang Kebocoran Data di Indonesia

Kebocoran data pribadi telah menjadi masalah kronis di Indonesia. Pada 2024, Pusat Data Nasional (PDN) di bawah Kominfo mengalami serangan ransomware, di mana hacker meminta tebusan US$8 juta atau sekitar Rp131 miliar, menurut laporan CNN Indonesia. Insiden ini memengaruhi data jutaan warga, termasuk KTP dan data kesehatan. Sebelumnya, pada 2021, data BPJS Kesehatan bocor, melibatkan 279 juta data warga, seperti dilaporkan Kompas. Kasus serupa juga terjadi di instansi lain, seperti KPU dan Kementerian Kesehatan, yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan publik.

Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Indonesia mengalami lebih dari 1 miliar serangan siber pada 2024, naik 20% dari tahun sebelumnya, dengan sektor pemerintahan menjadi target utama. BSSN memperkirakan kerugian ekonomi dari kebocoran data mencapai Rp5 triliun per tahun.

Peran Hacker dalam Penguatan Keamanan

Perekrutan hacker etis ini merupakan pendekatan inovatif yang telah dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara. Di AS, NSA merekrut hacker untuk pengujian siber sejak 2010, menurut Wired. Di Indonesia, peran hacker seperti Jim Geovedi, yang terkenal secara internasional, telah membantu menguji sistem nasional, termasuk di Pemilu 2024, seperti dilaporkan Detik.com. Purbaya menekankan bahwa hacker yang direkrut memiliki "reputasi internasional" dan akan dibayar untuk melakukan penetration testing.

Menurut pakar cybersecurity dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Budi Rahardjo, perekrutan hacker etis adalah langkah cerdas. "Ini bisa meningkatkan keamanan sistem hingga 80% jika dilakukan secara rutin," katanya di Tempo.co. Namun, ia memperingatkan agar kontrak dengan hacker mencakup klausul kerahasiaan untuk menghindari risiko kebocoran informasi.

Coretax sendiri telah dikembangkan selama 4 tahun dengan biaya Rp1,5 triliun, melibatkan vendor asing. Purbaya mengkritik bahwa pengawasan sebelumnya tidak sempurna, dan saat tim hackernya turun tangan, ditemukan kekeliruan lucu dalam sistem. "Sistem Coretax di dalamnya tidak sesuai harapan," ujarnya.

Tantangan dan Dampak

Meskipun inisiatif ini positif, tantangan seperti biaya perekrutan hacker dan integrasi teknologi tetap ada. Menurut OJK, sektor keuangan Indonesia mengalami 3.000 serangan siber pada 2024, dengan kerugian Rp2 triliun. Dengan pendekatan ini, penerimaan negara dari pajak diharapkan meningkat 10-15% melalui pengurangan kebocoran.

Di tingkat global, pendekatan serupa telah sukses di Singapura, di mana Monetary Authority of Singapore (MAS) merekrut hacker untuk uji keamanan sejak 2018, mengurangi insiden kebocoran 40%, menurut The Straits Times.

Kesimpulan

Langkah Purbaya merekrut hacker untuk mengamankan Coretax dan sistem siber Kominfo adalah respons proaktif terhadap kebocoran data yang sering terjadi. Dengan dukungan talenta lokal, ini bisa menjadi model bagi kementerian lain. Namun, keberhasilan bergantung pada implementasi yang ketat dan kolaborasi dengan ahli untuk menjaga keamanan nasional.