ITS dan Surabaya Kembangkan Blockchain untuk Urus Izin-Distribusi Pangan

Surakarta, 6 November 2025 – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengembangkan teknologi blockchain, yang nantinya akan digunakan untuk layanan publik. Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik ITS, Arman Hakim Nasution, menjelaskan bahwa teknologi blockchain akan diprioritaskan untuk sistem perizinan pertanahan dan bangunan. Hal tersebut diimplementasikan guna mengatasi persoalan hak guna bangun dan sengketa tanah. “Sistem ini akan menjamin kehadiran transparansi dan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dengan begitu, masyarakat dapat memeriksa keaslian data dan tidak perlu khawatir adanya rekayasa,” ujar Arman, melansir situs resmi ITS.

Kolaborasi ini melibatkan Indonesia Blockchain Centre (IBC) ITS Chapter, yang berperan penting dalam pengembangan sistem, mulai dari perancangan arsitektur, pengujian keamanan, hingga pelatihan aparatur. Blockchain dipilih karena teknologi ini menjamin transparansi dan kepastian hukum, di mana data perizinan akan tercatat secara permanen, aman, dan tidak dapat dimanipulasi berkat sistem desentralisasi yang dimilikinya. Arman menekankan bahwa blockchain juga meningkatkan integritas data karena masyarakat dapat memeriksa keaslian dan keabsahan informasi secara langsung.

Selain perizinan, teknologi blockchain juga akan diterapkan di bidang ketahanan pangan untuk memantau rantai pasok dan ketersediaan stok pangan di Surabaya. Sistem ini lengkap dengan fitur chatbot untuk membantu masyarakat beradaptasi, sehingga proses perizinan dan distribusi menjadi lebih efisien dan ramah pengguna.

Menurut pernyataan resmi Pemkot Surabaya, inisiatif ini sejalan dengan visi kota untuk menjadi smart city, dengan target 100% layanan publik digital pada 2030. "Blockchain akan mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam konferensi pers pada Agustus 2025.

Proyek ini juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang sejak 2023 telah mendorong penggunaan blockchain untuk transaksi keuangan aman. Menurut laporan OJK pada 2024, teknologi ini telah mengurangi kebocoran data hingga 30% di sektor perbankan. Di tingkat nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meluncurkan inisiatif serupa untuk sistem perizinan digital, dengan ITS sebagai mitra utama, seperti dilaporkan Kompas.com pada September 2025.

Tantangan dan Manfaat

Implementasi blockchain di Surabaya bukan tanpa tantangan. Menurut analis dari Universitas Airlangga, Dr. Rudi Purwono, adopsi teknologi ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur digital dan pelatihan SDM. "Tantangan utama adalah akses internet di daerah pinggiran Surabaya yang masih terbatas," ujarnya di Detik.com. Namun, manfaatnya signifikan: mengurangi sengketa tanah hingga 40% dan meningkatkan efisiensi distribusi pangan, menurut studi World Bank pada 2024 tentang blockchain di supply chain.

Di bidang ketahanan pangan, blockchain akan memantau stok secara real-time, mengurangi pemborosan dan memastikan distribusi yang adil. Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) pada 2023, teknologi ini telah mengurangi kerugian pasokan pangan hingga 20% di negara seperti Thailand.

Kesimpulan

Kolaborasi ITS dan Surabaya dalam pengembangan blockchain untuk perizinan dan ketahanan pangan adalah langkah inovatif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Dengan dukungan pemerintah dan teknologi canggih, ini bisa menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia. Namun, keberhasilan bergantung pada pengembangan infrastruktur dan edukasi masyarakat.