JK Respons Niat Prabowo Jadi Mediator Konflik Iran-AS: Apresiasi tapi Ingatkan Ketimpangan

Surakarta, 2 Februari 2026 - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapan bijak terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadi mediator dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS). JK mengapresiasi niat baik Prabowo, tetapi mengingatkan bahwa skala konflik ini sangat kompleks dan dipengaruhi oleh dinamika kekuatan global yang tidak seimbang. Pernyataan ini disampaikan JK dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis senior Najwa Shihab pada 1 Maret 2026, di mana ia menekankan bahwa upaya mediasi harus realistis mengingat ketimpangan posisi Indonesia dengan AS. "Ya niat, rencana, itu baik saja. Tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Ya Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika," ujar JK, menambahkan bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian tidak seimbang dengan AS yang membuat posisi tawar kurang kuat. "Dan sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian tidak seimbang yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu," lanjutnya.

Wacana Prabowo sebagai mediator muncul di tengah eskalasi konflik Iran-AS yang semakin memanas sejak serangan gabungan AS-Israel ke Tehran pada 28 Februari 2026, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sebelumnya, Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia untuk memfasilitasi dialog, bahkan siap berkunjung ke Tehran jika dibutuhkan, seperti yang disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI pada 28 Februari 2026. Namun, JK menyoroti bahwa konflik seperti ini bukan hanya masalah bilateral, tapi melibatkan isu nuklir, sanksi ekonomi, dan aliansi regional yang rumit. Menurut laporan CNN Indonesia pada 2 Maret 2026, JK juga mengingatkan dampak ekonomi dari konflik Timur Tengah terhadap Indonesia, seperti kenaikan harga minyak yang bisa mencapai 10-15% dan gangguan logistik di Selat Hormuz, yang memasok 20% minyak dunia. "Kita harus siap dengan kenaikan harga BBM dan inflasi impor jika perang meluas," tambah JK, menekankan perlunya strategi mitigasi seperti diversifikasi sumber energi.

Pandangan JK ini selaras dengan analisis pakar internasional. Direktur Pusat Studi Timur Tengah Universitas Indonesia (UI) Yon Machmudi, dalam wawancara dengan Kompas pada 1 Maret 2026, menyatakan bahwa posisi Indonesia sebagai negara non-blok membuatnya ideal sebagai mediator, tapi ketimpangan kekuatan dengan AS bisa menjadi hambatan. "Indonesia punya pengalaman mediasi di Aceh dan Kamboja, tapi konflik nuklir Iran-AS melibatkan veto PBB dan aliansi seperti NATO, yang membuatnya lebih sulit," ujar Yon. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia terus berkomunikasi dengan kedua belah pihak melalui jalur diplomatik, dan menyerukan restraint untuk menghindari perang regional.

Dampak konflik ini telah terasa di Indonesia, dengan harga minyak naik dan potensi inflasi. Bank Indonesia (BI) dalam rapat dewan gubernur pada 2 Maret 2026 memproyeksikan dampak pada pertumbuhan ekonomi jika konflik berlarut, meskipun fundamental domestik tetap kuat dengan growth di atas 5%. JK menutup pernyataannya dengan pesan optimis: "Dengan kalkulasi matang, kita bisa berkontribusi positif tanpa terlibat langsung."

Dengan sikap hati-hati JK, wacana mediasi Prabowo menjadi topik hangat yang menunjukkan ambisi Indonesia di panggung global, tapi juga realisme dalam menghadapi ketidaksetaraan kekuatan.