MenKopUKM Maman Abdurrahman Bertujuan Tingkatkan Penyaluran Kredit Nonsubsidi UMKM

Surakarta, 9 Oktober 2025 – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (MenKopUKM) Maman Abdurrahman menyatakan komitmennya untuk meningkatkan penyaluran kredit nonsubsidi bagi UMKM di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, terutama di tengah ketidakpastian global akibat shutdown pemerintahan AS dan ketegangan perdagangan. Menurut Maman, penyaluran kredit nonsubsidi akan menjadi instrumen kunci untuk memperkuat daya saing UMKM, yang menyumbang 61% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja, berdasarkan data Kemenkop UKM pada 2024.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Maman menjelaskan bahwa penyaluran kredit nonsubsidi akan difokuskan pada UMKM yang telah membuktikan kelayakan usaha mereka, dengan target peningkatan akses kredit hingga 30% pada akhir 2025. "Kami akan bekerja sama dengan bank-bank nasional untuk memastikan kredit nonsubsidi ini terjangkau dan tepat sasaran," ujarnya. Ini sejalan dengan program pemerintah Prabowo Subianto yang menekankan inklusi keuangan untuk UMKM.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit UMKM nonsubsidi telah mencapai Rp1.200 triliun pada semester pertama 2025, naik 15% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, OJK mencatat bahwa hanya 20% UMKM yang mengakses kredit formal, sehingga peningkatan penyaluran nonsubsidi diharapkan dapat menutup kesenjangan ini. "Penyaluran kredit nonsubsidi akan membantu UMKM berkembang tanpa bergantung pada subsidi pemerintah, yang seringkali terbatas," kata Ketua OJK Mahendra Siregar dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia pada 20 September 2025.

Langkah ini juga didukung oleh Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumindo). Ketua Umum Akumindo, Ikhsan Ingratubun, menyambut baik inisiatif ini. "Kredit nonsubsidi dengan bunga kompetitif akan memungkinkan UMKM untuk ekspansi dan inovasi, terutama di sektor digital dan ekspor," ujarnya dalam pernyataan resminya. Akumindo memperkirakan bahwa peningkatan akses kredit ini bisa menciptakan 500.000 lapangan kerja baru pada 2026.

Dari sisi pemerintah, Maman Abdurrahman menambahkan bahwa program ini akan terintegrasi dengan inisiatif digital seperti platform KUR Online dan pelatihan fintech untuk UMKM. "Kami ingin UMKM tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di era digital," katanya. Ini sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% pada 2029.

Tantangan dan Dampak Ekonomi

Meskipun menjanjikan, peningkatan penyaluran kredit nonsubsidi menghadapi tantangan seperti risiko kredit macet dan aksesibilitas di daerah terpencil. Menurut laporan Bank Indonesia (BI) pada Agustus 2025, NPL (Non-Performing Loan) UMKM nonsubsidi mencapai 3,5%, lebih tinggi dari rata-rata kredit korporasi. BI menyarankan penguatan pengawasan dan edukasi keuangan untuk mengurangi risiko ini.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, mengatakan bahwa inisiatif ini positif untuk pertumbuhan UMKM. "Dengan kredit nonsubsidi, UMKM bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada subsidi pemerintah," ujarnya dalam wawancara dengan Tempo.co. Namun, ia memperingatkan agar pemerintah memastikan suku bunga tetap kompetitif untuk menghindari beban berat bagi UMKM.

Dari perspektif global, langkah ini sejalan dengan tren di negara berkembang lain. Di India, program Mudra Yojana telah menyalurkan kredit nonsubsidi senilai US$200 miliar untuk UMKM sejak 2015, menurut World Bank, menciptakan jutaan lapangan kerja. Di Indonesia, dengan 65 juta UMKM, potensi dampaknya bisa lebih besar jika dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Komitmen MenKopUKM Maman Abdurrahman untuk meningkatkan penyaluran kredit nonsubsidi merupakan langkah strategis untuk memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Dengan dukungan dari OJK, Akumindo, dan pemerintah, program ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong inklusi keuangan. Namun, keberhasilan akan bergantung pada pengawasan ketat dan edukasi yang memadai untuk mengurangi risiko. Di tengah ketidakpastian global, inisiatif ini menjadi harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.