Prabowo Dorong Ekspansi QRIS ke ASEAN untuk Tingkatkan Perdagangan Intra-Regional

Dalam upaya memperdalam integrasi ekonomi dan mendorong perdagangan intra-regional, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk mengadopsi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap perluasan QRIS di seluruh kawasan ASEAN saat berbicara di Sidang Pleno KTT ASEAN di Malaysia pada Senin, 26 Mei 2025. "Tentu kalau bapak presiden mencatat pentingnya untuk mendorong juga QR payment antara negara-negara ASEAN. Sekarang kan sudah ini terus untuk didorong," ujar Airlangga, mengutip pernyataan Prabowo.

QRIS, yang diluncurkan di Indonesia pada 2019 oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), telah merevolusi lanskap pembayaran di Tanah Air. Dengan memungkinkan pengguna melakukan transaksi hanya dengan memindai kode QR melalui ponsel, QRIS kini diterima oleh lebih dari 20 juta pedagang di seluruh Indonesia dan mencatat pertumbuhan volume transaksi yang eksponensial. Kesuksesan ini mendorong Prabowo untuk mengusulkan adopsi sistem serupa di seluruh ASEAN guna mempermudah perdagangan antarnegara.

Latar Belakang dan Potensi Ekonomi ASEAN

ASEAN, yang terdiri dari 10 negara anggota dengan total populasi lebih dari 650 juta jiwa dan Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan sebesar US$4,2 triliun, merupakan kekuatan ekonomi yang signifikan. Namun, perdagangan intra-ASEAN hanya menyumbang sekitar 25% dari total perdagangan kawasan, jauh di bawah angka 60% yang dicapai oleh Uni Eropa. Menurut Airlangga, "ASEAN perlu memperdalam intra-ASEAN trade, karena ASEAN sebagai negara yang 600 juta penduduk dengan ekonomi US$4,2 triliun itu tentu menjadi kekuatan sendiri. Tetapi sekarang, intra-trade ASEAN itu relatif masih terlalu rendah."

Sistem pembayaran terpadu seperti QRIS berpotensi mengatasi hambatan perdagangan dengan mengurangi biaya transaksi, mempercepat proses pembayaran lintas batas, dan mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital regional. Hal ini sejalan dengan visi ASEAN Economic Community (AEC) yang didirikan pada 2015 untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi.

Manfaat dan Tantangan Implementasi

Adopsi QRIS di seluruh ASEAN dapat membawa sejumlah manfaat, termasuk:

• Efisiensi Transaksi: Mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk transaksi lintas batas.

• Inklusi Keuangan: Memungkinkan lebih banyak individu dan usaha kecil untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

• Harmonisasi Sistem: Menciptakan standar pembayaran yang seragam di seluruh kawasan.

Namun, implementasi sistem ini juga menghadapi tantangan signifikan:

• Regulasi yang Beragam: Setiap negara ASEAN memiliki kerangka regulasi pembayaran yang berbeda, yang memerlukan harmonisasi.

• Infrastruktur Teknologi: Negara-negara dengan infrastruktur digital yang kurang berkembang mungkin kesulitan mengadopsi sistem ini.

• Keamanan dan Privasi Data: Memastikan perlindungan data pengguna di seluruh kawasan merupakan prioritas yang harus diatasi.

Menurut Dr. Siti Nurjanah, ekonom dari Universitas Indonesia, "Sistem pembayaran regional berbasis QR dapat secara signifikan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan pembayaran, yang akan menjadi keuntungan besar bagi pelaku usaha dan konsumen." Namun, ia juga menekankan perlunya kolaborasi antarnegara untuk mengatasi hambatan regulasi dan teknis.

Inisiatif yang Sudah Ada dan Langkah Selanjutnya

Prabowo bukanlah yang pertama mengusulkan integrasi sistem pembayaran di ASEAN. Pada 2023, bank sentral ASEAN menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk bekerja sama dalam konektivitas pembayaran regional, termasuk pembayaran berbasis QR. Inisiatif ini bertujuan untuk memungkinkan transaksi lintas batas yang seamless di antara negara-negara anggota.

Beberapa negara ASEAN juga telah mengembangkan sistem pembayaran QR nasional mereka sendiri, seperti SGQR di Singapura, Thai QR Payment di Thailand, dan DuitNow QR di Malaysia. Oleh karena itu, tantangan utama adalah mengintegrasikan sistem-sistem ini atau menciptakan standar regional yang dapat diadopsi oleh semua negara.

Dalam KTT ASEAN tersebut, Prabowo juga mendorong pembahasan isu bisnis yang lebih luas, termasuk aspek rantai pasok, laporan keberlanjutan, dan berbagi inventaris, agar setiap negara ASEAN dapat saling memahami dan mendukung pertumbuhan ekonomi bersama.

Reaksi dari Pemimpin ASEAN

Usulan Prabowo disambut dengan optimisme hati-hati oleh para pemimpin ASEAN. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan dukungannya, "Kita perlu merangkul inovasi digital untuk tetap kompetitif. Sistem pembayaran terpadu bisa menjadi game-changer bagi ASEAN." Sementara itu, Presiden Filipina Bongbong Marcos menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan regulasi masing-masing negara dalam implementasi sistem ini.

Sebagai langkah selanjutnya, para pemimpin ASEAN berencana untuk membentuk kelompok kerja khusus yang akan membahas detail teknis dan regulasi dari proposal ini. Diharapkan, dalam beberapa tahun ke depan, ASEAN dapat mewujudkan sistem pembayaran digital yang terintegrasi, mendukung visi kawasan yang lebih terhubung dan sejahtera.