Prabowo Peringatkan Bahaya AI: Bisa Memecah Belah Negara Melalui Hoax dan Deepfake

Surakarta, 8 April 2026 – Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan masyarakat dan pemangku kepentingan tentang risiko besar yang dibawa oleh kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Dalam Taklimat Presiden yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (8 April 2026), Prabowo menyatakan bahwa AI dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memecah belah suatu negara tanpa perlu mengirim pasukan atau bom secara fisik.

“Dulu kirim pasukan, kirim bom. Sekarang, tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosial media, fitnah, hoax. AI bisa membuat seseorang bicara yang kenyataannya tidak berbicara,” ujar Prabowo. Ia menjelaskan bahwa hanya dengan satu orang yang mahir menggunakan AI, ribuan akun media sosial palsu bisa dibuat untuk menyebarkan propaganda, memprovokasi, dan memecah belah masyarakat. Lebih jauh, AI juga mampu menghasilkan video deepfake yang sangat realistis, seolah-olah pejabat negara sedang berbicara atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Peringatan Prabowo ini sangat relevan di tengah maraknya penggunaan deepfake dan konten AI-generated dalam politik global. Menurut laporan dari Deepfake Detection Challenge oleh Meta dan Microsoft, kasus deepfake politik meningkat drastis sejak 2024, terutama menjelang pemilu di berbagai negara. Di India, deepfake video digunakan untuk memengaruhi pemilih pada pemilu 2024, sementara di Amerika Serikat, video palsu Joe Biden sempat beredar luas menjelang pemilu 2024. Di Indonesia sendiri, kasus deepfake pejabat dan tokoh publik semakin sering muncul di media sosial, memicu keresahan masyarakat.

Prabowo menekankan bahwa teknologi ini sangat murah dan mudah diakses, sehingga bisa dimanfaatkan oleh kelompok mana pun untuk tujuan destabilisasi. “Satu orang dengan AI bisa mengganggu stabilitas negara. Ini ancaman baru yang harus kita waspadai bersama,” tambahnya. Ia juga mendorong pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk segera meningkatkan literasi digital dan regulasi AI agar tidak disalahgunakan.

Sebagai respons, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang mempercepat penyusunan Perpres Etika AI yang mencakup pengawasan konten deepfake dan tanggung jawab platform digital. Menteri Meutya Hafid menyatakan bahwa regulasi ini diharapkan rampung dalam waktu dekat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif AI.

Peringatan Prabowo ini sejalan dengan kekhawatiran global. World Economic Forum (WEF) dalam Global Risks Report 2026 menempatkan misinformasi berbasis AI sebagai salah satu risiko utama yang mengancam stabilitas sosial dan politik dunia. Di Indonesia, hal ini semakin relevan menjelang berbagai agenda politik nasional di masa mendatang.

Dengan adanya kemajuan AI yang pesat, Prabowo menegaskan pentingnya kewaspadaan kolektif agar teknologi ini menjadi alat kemajuan, bukan senjata pemecah belah bangsa.