Purbaya Tolak Tax Amnesty Jilid 3, Rupiah Terkapar ke Rp16.749

Surakarta, 26 September 2025 – Menteri Keuangan (Menkeu) Indonesia, Purbaya, secara resmi menolak usulan Tax Amnesty jilid 3, yang sempat menjadi pembicaraan di kalangan pelaku usaha dan pemerintah. Penolakan ini diumumkan dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, di mana Purbaya menekankan alasan utama penolakannya adalah untuk mencegah korupsi dan meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan. "Tax Amnesty bukan solusi jangka panjang; kami fokus pada reformasi sistem pajak yang lebih transparan dan efektif," ujar Purbaya.

Langkah ini datang di tengah gejolak pasar keuangan, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) anjlok ke level Rp16.749 per dolar AS. Pelemahan ini mencerminkan ketidakpastian investor terhadap kebijakan fiskal baru pemerintahan Prabowo Subianto, yang baru saja dilantik. Menurut data dari Bank Indonesia (BI), rupiah telah melemah 2,5% dalam seminggu terakhir, dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga The Fed dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Penolakan Tax Amnesty jilid 3 ini bukan tanpa alasan. Tax Amnesty sebelumnya, jilid 1 pada 2016-2017 dan jilid 2 pada 2022, berhasil meraup Rp135 triliun dan Rp61 triliun secara berturut-turut, menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, Purbaya menilai bahwa program ini bisa menjadi celah bagi praktik korupsi dan tidak mendukung peningkatan penerimaan pajak secara organik. "Kami ingin membangun budaya taat pajak, bukan memberikan ampunan berulang yang bisa dimanfaatkan oleh oknum," tambahnya.

Di sisi lain, pelemahan rupiah ini juga dipengaruhi oleh faktor global. Menurut Bloomberg, indeks dolar AS (DXY) naik 0,5% pada pekan ini, didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang tertunda. "Rupiah tertekan karena sentimen global yang negatif, ditambah ketidakpastian domestik pasca-reshuffle," kata ekonom Faisal Basri dari Universitas Indonesia dalam wawancara dengan Kompas. Basri menambahkan bahwa penolakan Tax Amnesty bisa menjadi sinyal positif bagi investor jangka panjang, karena menunjukkan komitmen pemerintah terhadap reformasi struktural.

Dampak pada Pasar dan Ekonomi

Pelemahan rupiah ke Rp16.749 ini memicu kekhawatiran akan inflasi impor, terutama untuk bahan baku dan barang konsumsi. Menurut Bisnis Indonesia, impor minyak dan gas Indonesia, yang mencapai US$20 miliar per tahun, akan menjadi lebih mahal, berpotensi mendorong inflasi ke atas 3% jika tidak dimitigasi. Di sisi lain, eksportir Indonesia seperti di sektor pertanian dan manufaktur bisa mendapat manfaat dari rupiah yang lebih murah, meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Pasar saham juga terdampak, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,5% ke level 7.500 pada penutupan hari ini. Sektor keuangan dan impor seperti perbankan dan ritel menjadi yang paling terpukul, sementara sektor ekspor seperti pertambangan naik tipis. "Investor asing menarik dana karena khawatir ketidakstabilan fiskal," kata analis dari Mandiri Sekuritas dalam laporan harian mereka.

Di sisi positif, penolakan Tax Amnesty dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak jangka panjang. Data DJP menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia naik 15% pada 2024, berkat digitalisasi dan penegakan hukum yang lebih ketat. "Dengan menolak amnesty, pemerintah bisa fokus pada peningkatan compliance melalui teknologi seperti e-faktur dan big data," ujar Chatib Basri, mantan Menkeu, dalam kolomnya di The Jakarta Post.

Respons Pemerintah dan Langkah Mitigasi

Pemerintah melalui Kemenkeu menyatakan bahwa penolakan ini adalah bagian dari strategi untuk membangun sistem pajak yang lebih adil dan efisien. "Kami akan memperkuat pengawasan dan edukasi pajak untuk meningkatkan penerimaan tanpa amnesty," kata Purbaya dalam konferensi pers. BI juga siap intervensi untuk stabilkan rupiah, dengan cadangan devisa US$145 miliar yang cukup untuk menahan gejolak.

Ekonom dari Center for Economic and Development Studies (CEDS), Teguh Dartanto, memperingatkan bahwa pelemahan rupiah bisa meningkatkan biaya hidup masyarakat. "Efeknya pada inflasi bisa naik 0,5-1% jika tidak dikelola dengan baik," ujarnya dalam wawancara dengan CNN Indonesia.

Implikasi Jangka Panjang

Penolakan Tax Amnesty ini bisa menjadi model bagi negara-negara berkembang lain dalam membangun sistem pajak yang berkelanjutan. Namun, di tengah ketidakpastian global seperti perang dagang AS-China, Indonesia perlu memperkuat fundamental ekonominya. Dengan pendekatan yang cermat, pemerintah dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk reformasi pajak yang lebih baik.