Sempat Jadi Kisruh, Pemerintah Mau Lindungi Hak Cipta Seniman dengan Blockchain

Surakarta, 7 November 2025 – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) berencana mengintegrasikan teknologi blockchain untuk pencatatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan aset digital. Langkah ini bertujuan untuk melindungi para seniman dan pelaku ekonomi kreatif di Indonesia dari pelanggaran hak cipta yang sering terjadi. Menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, teknologi blockchain bisa menjadi solusi karena memberikan transparansi data yang tinggi. "Blockchain membuka peluang besar di sektor ekonomi kreatif dengan menjamin keaslian dan keamanan aset," ujar Riefky dalam acara Bali Blockchain Summit 2025.

Untuk mewujudkan rencana ini, Kemenekraf telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Baliola, platform NFT (Non-Fungible Token) asal Indonesia. Kerja sama ini mencakup riset, inkubasi proyek, dan pelatihan talenta digital, seperti dilansir dari situs resmi Kemenekraf. Baliola, yang fokus pada NFT untuk seni dan musik, akan membantu mengimplementasikan blockchain untuk mencatat izin dan royalti secara transparan.

Blockchain, sebagai teknologi desentralisasi, memungkinkan pencatatan HAKI yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga mengurangi sengketa hak cipta. Di sektor musik, misalnya, blockchain bisa mencatat royalti secara real-time, mengatasi masalah transparansi yang sering menjadi sumber konflik. Menurut Kompas.com pada Oktober 2025, kasus pelanggaran hak cipta musik di Indonesia mencapai 1.500 laporan per tahun, dengan kerugian mencapai Rp500 miliar. Dengan blockchain, setiap transaksi royalti akan tercatat permanen, memudahkan pembagian hak secara adil.

Inisiatif ini bukan yang pertama di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengatur aset digital sejak 2019, dengan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2019 tentang Inovasi Keuangan Digital. OJK mencatat bahwa transaksi NFT di Indonesia mencapai Rp10 triliun pada 2024, naik 150% dari tahun sebelumnya, menurut laporan OJK. Selain itu, Kominfo telah bekerja sama dengan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) untuk edukasi teknologi blockchain di kalangan kreator, seperti dilaporkan Detik.com pada September 2025. ABI memperkirakan adopsi blockchain di sektor kreatif bisa kurangi pelanggaran hak cipta hingga 40% pada 2030.

Sebelumnya, dalam beberapa kasus, pelaku ekonomi kreatif seperti pemusik pernah bersengketa soal transparansi royalti. Misalnya, pada 2023, Asosiasi Komposer Indonesia (AKI) melaporkan kerugian royalti hingga Rp200 miliar akibat platform streaming yang tidak transparan, menurut Tempo.co. Dengan blockchain, setiap pendengar lagu akan tercatat, memungkinkan perhitungan royalti yang akurat dan adil.

Tantangan dan Manfaat

Meskipun menjanjikan, implementasi blockchain menghadapi tantangan seperti biaya tinggi dan kurangnya literasi digital di kalangan seniman. Menurut World Economic Forum pada 2024, adopsi blockchain di sektor kreatif global bisa tingkatkan pendapatan seniman hingga 20%, tapi butuh regulasi yang kuat. Di Indonesia, Kemenekraf berencana alokasikan Rp500 miliar untuk pelatihan blockchain pada 2026, menurut rencana anggaran negara.

Pendapat ahli: Ekonom Faisal Basri dari UI: "Blockchain bisa revolusi HAKI, tapi pemerintah harus pastikan akses merata bagi seniman kecil." Sementara pakar blockchain dari ITB, Budi Rahardjo: "Teknologi ini aman & transparan, cocok lindungi karya seni digital."

Dampak pada Ekonomi Kreatif

Dengan integrasi blockchain, Kemenekraf diharapkan tingkatkan kontribusi ekonomi kreatif ke PDB dari 7,4% pada 2024 menjadi 10% pada 2030, menurut visi Indonesia Emas 2045. Ini juga bisa dorong ekspor konten kreatif seperti musik dan seni, dengan nilai ekspor Rp150 triliun pada 2024, menurut BPS.

Kesimpulan

Kolaborasi Kemenekraf dengan Baliola untuk blockchain HAKI adalah langkah inovatif lindungi seniman dari pelanggaran. Dengan transparansi & keamanan, ini bisa jadi model ekonomi kreatif digital. Tantang: literasi & biaya, tapi potensi tingkat pendapatan seniman besar.