Senat AS Sahkan RUU Terkait Regulasi Teknologi Kecerdasan Buatan

7/2/20253 min baca

Senat AS Sahkan RUU Terkait Regulasi Teknologi Kecerdasan Buatan
Senat AS Sahkan RUU Terkait Regulasi Teknologi Kecerdasan Buatan

Washington, D.C., 2 Juli 2025 – Senat Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran ambisius bertajuk One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), yang diajukan oleh Presiden Donald Trump. Rapat maraton selama 24 jam yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance ini berakhir dengan pemungutan suara ketat 50-50, di mana Vance memberikan suara penentu untuk meloloskan RUU tersebut. Kini, RUU ini telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS untuk pertimbangan lebih lanjut.

Komponen Utama RUU

RUU OBBBA mencakup sejumlah kebijakan besar yang mencerminkan prioritas administrasi Trump:

  • Pemotongan Pajak: RUU ini mempermanenkan pemotongan pajak dari Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan 2017, yang memberikan keringanan pajak bagi individu dan korporasi. Langkah ini dipuji sebagai stimulus ekonomi, namun dikritik karena berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan.

  • Pengurangan Belanja Negara: Pengeluaran non-militer dipangkas secara signifikan, dengan pengurangan anggaran untuk program seperti Medicaid dan SNAP. Persyaratan kelayakan yang lebih ketat juga diberlakukan, memicu kekhawatiran tentang dampaknya pada kelompok rentan.

  • Peningkatan Belanja Militer dan Keamanan Perbatasan: Dana tambahan dialokasikan untuk memperkuat militer dan keamanan perbatasan, termasuk pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko serta peningkatan jumlah personel keamanan.

  • Program Sosial: Meskipun beberapa program sosial dipotong, RUU ini juga mencakup reformasi tertentu, seperti inisiatif pelatihan kerja baru, meski detailnya masih diperdebatkan.

  • Regulasi Kecerdasan Buatan (AI): RUU ini awalnya mengusulkan larangan 10 tahun terhadap regulasi AI tingkat negara bagian untuk mendorong inovasi. Namun, setelah kritik luas, Senat menghapus ketentuan ini dengan suara 99-1, memungkinkan negara bagian untuk mengatur AI sesuai kebutuhan.

Namun, RUU ini tidak menyertakan perpajakan aset digital kripto, yang sempat diusulkan oleh Senator Cynthia Lummis dari Wyoming sehari sebelum pemungutan suara. Keputusan ini mengecewakan beberapa pihak yang mengharapkan pendapatan tambahan dari sektor kripto.

Proses Legislasi

RUU ini telah mengalami beberapa revisi sejak diperkenalkan. DPR AS sebelumnya meloloskan versi awalnya pada Mei 2025, dan Senat menambahkan amandemen signifikan, termasuk penghapusan larangan regulasi AI tingkat negara bagian. Pemungutan suara 50-50 di Senat menunjukkan polarisasi tajam, dengan tiga senator Republik—Thom Tillis, Rand Paul, dan Susan Collins—bergabung dengan Demokrat untuk menentang RUU ini. Wakil Presiden Vance memainkan peran kunci dengan suara penentunya.

Kini, DPR harus mendamaikan perbedaan antara versi Senat dan DPR sebelum RUU ini dapat diteken Presiden Trump. Proses ini diperkirakan akan sulit mengingat kontroversi yang ada.

Reaksi dari Berbagai Pihak

Pengesahan RUU ini memicu tanggapan beragam:

  • Republik: Pendukung Trump memuji RUU ini sebagai kemenangan besar, menyoroti pemotongan pajak dan peningkatan belanja pertahanan sebagai langkah untuk "membuat Amerika hebat lagi."

  • Demokrat: Oposisi mengecam RUU ini karena memotong program sosial dan meningkatkan defisit. Senator Bernie Sanders menyebutnya "hadiah untuk orang kaya di atas penderitaan rakyat miskin."

  • Kantor Anggaran Kongres (CBO): CBO memperkirakan RUU ini akan menambah defisit federal sebesar US$3,3 triliun dalam satu dekade, memicu perdebatan sengit. Republik mempertanyakan akurasi proyeksi ini, sementara Demokrat menggunakannya untuk memperkuat argumen mereka.

  • Industri Teknologi: Penghapusan larangan regulasi AI tingkat negara bagian disambut baik oleh kelompok advokasi konsumen, tetapi beberapa raksasa teknologi seperti Google dan Microsoft awalnya mendukung moratorium untuk mendorong inovasi tanpa hambatan.

Dampak Potensial

Jika disahkan, RUU ini akan membawa perubahan besar:

  • Ekonomi: Pemotongan pajak dapat meningkatkan investasi, tetapi defisit yang membengkak bisa menekan keuangan publik di masa depan.

  • Kesejahteraan Sosial: Pengurangan dana untuk Medicaid dan SNAP berpotensi meningkatkan kemiskinan dan ketidakamanan pangan.

  • Keamanan Nasional: Belanja militer dan perbatasan yang lebih besar dapat memperkuat pertahanan, namun juga memicu kritik terkait hak asasi manusia.

  • Teknologi: Kebebasan negara bagian untuk mengatur AI dapat mendorong inovasi yang lebih bertanggung jawab, meskipun berisiko menciptakan regulasi yang tidak seragam.

Tantangan di DPR

Meski lolos Senat, RUU ini menghadapi hambatan di DPR. Beberapa anggota Republik khawatir tentang defisit, sementara Demokrat berjanji untuk memblokirnya. Presiden Trump mendesak pengesahan sebelum 4 Juli 2025, tetapi negosiasi lebih lanjut tampaknya tak terhindarkan.

Penutup

Pengesahan RUU One Big Beautiful Bill Act oleh Senat adalah langkah besar dalam agenda Trump, namun masa depannya tetap tidak pasti. Dengan dampak potensial yang luas dan kontroversi yang menyertainya, dunia menantikan bagaimana DPR akan menangani RUU ini dalam minggu-minggu mendatang.