Wapres Gibran Akui Kehebatan Blockchain: Jaga Data Aman dan Transparan

Jakarta, 26 Juni 2025 – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka secara terbuka mengakui keunggulan teknologi blockchain dalam menjaga keamanan dan transparansi data secara real-time. Dalam pernyataannya di kanal YouTube pribadinya, Gibran menyoroti kemampuan unik blockchain yang terdesentralisasi, sehingga tidak bergantung pada satu pihak atau otoritas pusat. "Semua transparan, semua tercatat, semua ikut menjaga. Inilah yang disebut teknologi pencatatan yang aman, transparan, efisien, dan terdesentralisasi," ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan di tengah dorongan pemerintah Indonesia untuk mengadopsi teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan integritas pelayanan publik. Blockchain, yang awalnya dikenal sebagai teknologi pendukung mata uang kripto seperti Bitcoin, kini semakin diakui potensinya di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan, keuangan, hingga logistik.

Apa Itu Blockchain?

Blockchain adalah sistem pencatatan data digital yang terdistribusi dan tidak dapat diubah (immutable). Setiap transaksi atau aktivitas dicatat dalam "blok" yang saling terhubung membentuk rantai (chain), dan data tersebut disimpan secara serentak di banyak komputer dalam jaringan. Karena sifatnya yang terdesentralisasi, tidak ada satu entitas pun yang memiliki kendali penuh atas data, dan setiap perubahan memerlukan persetujuan mayoritas jaringan. Ini menjadikan blockchain sangat sulit diretas atau dimanipulasi.

Menurut laporan World Economic Forum (WEF), blockchain dapat menghemat hingga 30% biaya operasional di sektor publik dengan mengurangi kebutuhan akan perantara dan meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi. Di Indonesia, teknologi ini relevan untuk mengatasi masalah seperti korupsi, pemalsuan dokumen, dan lambatnya proses birokrasi.

Rencana Penerapan di Pelayanan Publik

Gibran mengungkapkan rencana ambisius untuk mengimplementasikan blockchain dalam pelayanan publik, khususnya untuk pendataan dokumen penting seperti kartu keluarga (KK), akta kelahiran, surat kepemilikan kendaraan (STNK/BPKB), dan surat tanah. "Dengan blockchain, semua data yang tercatat dapat dipantau oleh masyarakat Indonesia secara langsung," katanya. Pendekatan ini diharapkan meminimalisir risiko pemalsuan dokumen, mempercepat proses verifikasi, dan meningkatkan akuntabilitas.

Sebagai contoh, penerapan blockchain dapat memungkinkan warga memverifikasi keaslian dokumen mereka melalui aplikasi berbasis blockchain, tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintahan. Menurut McKinsey & Company, teknologi ini juga dapat mengurangi waktu pemrosesan dokumen hingga 50% dibandingkan sistem tradisional.

Estonia menjadi salah satu negara yang telah sukses menerapkan blockchain sejak 2012 untuk identitas digital, catatan kesehatan, dan layanan notaris. Mengambil inspirasi dari sana, Indonesia bisa memulai dengan proyek percontohan di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya sebelum diperluas secara nasional.

Tantangan dan Persiapan

Meski menjanjikan, adopsi blockchain tidaklah mudah. Dr. Budi Rahardjo, pakar teknologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), menekankan pentingnya infrastruktur yang memadai. "Kita butuh jaringan internet yang stabil di seluruh wilayah dan pelatihan intensif untuk aparatur sipil negara," ujarnya. Selain itu, regulasi yang jelas juga diperlukan untuk mengatur penggunaan teknologi ini agar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan siap mendukung dengan mengembangkan infrastruktur digital dan menyusun kerangka regulasi. "Kami akan memastikan bahwa transformasi digital ini inklusif dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia," kata juru bicara Kominfo.

Namun, ada kekhawatiran terkait privasi. Aktivis hak digital dari SAFEnet, Mira Tayyiba, mengingatkan, "Transparansi blockchain jangan sampai mengorbankan data pribadi warga." Ia menyarankan agar sistem dirancang dengan enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi informasi sensitif.

Dukungan dan Pandangan Industri

Pernyataan Gibran mendapat sambutan hangat dari pelaku industri teknologi. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyebut blockchain sebagai "game changer" untuk tata kelola pemerintahan. "Ini bisa menjadi fondasi sistem yang lebih adil dan efisien," katanya. Sementara itu, Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan mendukung implementasi.

Laporan Statista memprediksi bahwa pasar blockchain global akan mencapai nilai $39 miliar pada 2025, dengan Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat. Indonesia, dengan populasi besar dan ekonomi digital yang berkembang, berada di posisi strategis untuk memanfaatkan peluang ini.

Langkah ke Depan

Gibran menegaskan bahwa penerapan blockchain bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk masa depan Indonesia. "Kita harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara lain," tegasnya. Langkah awal yang direncanakan termasuk uji coba di instansi tertentu pada 2026, dengan target implementasi penuh dalam lima tahun ke depan.

Dengan dukungan lintas sektor, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin dalam adopsi blockchain di Asia Tenggara. Teknologi ini tidak hanya akan memperkuat pelayanan publik, tetapi juga membuka jalan bagi inovasi di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

Image Source: Umsu